Kota Tangerang, narasibanten.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, H. Kemal Fasya Madjid, menyebut, pembangunan infrastruktur masih menjadi skala prioritas dalam penyerapan aspirasi, hal tersebut dikatakan saat usai menggelar Reses 1 masa sidang Tahun 2025 – 2026.
Selain itu, warga juga menyampaikan keluhan terkait pemutusan bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba dinonaktifkan.
Menanggapi keluhan tersebut, H. Kemal menjelaskan bahwa kondisi itu disebabkan adanya perubahan sistem pendataan penerima bantuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN).
“Perubahan sistem ini bertujuan agar data penerima bantuan lebih akurat dan tepat sasaran. Kami berharap proses pemutakhiran data benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga warga yang berhak tetap menerima bantuan,” ujar Kemal. Rabu (16/10/2025).
Dirinya mengimbau, warga yang memiliki kartu BPJS akan tetapi statusnya tidak aktif agar segera melakukan aktifasi kembali kepesertaannya melalui BPJS yang ditanggung oleh APBD Kota Tangerang.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria,” imbuhnya.
Selain isu bantuan sosial, kemal juga mengaku minimnya peluang kerja bagi masyarakat sekitar, meski di Kota Tangerang berdiri banyak perusahaan industri. Untuk itu, dirinya mendorong agar perusahaan di wilayah Kota Tangerang dapat lebih mengakomodir tenaga kerja lokal.
“Kami berharap perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang mematuhi ketentuan dalam Peraturan Wali Kota yang memberikan porsi 40 persen bagi tenaga kerja dari warga sekitar,” ungkapnya.
Melalui kegiatan reses ini, Kemal yang merupakan Fraksi PKB menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif.
“Setiap aspirasi yang kami terima akan menjadi dasar dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan warga. Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum untuk mendengarkan suara rakyat secara langsung,” tukasnya.
