Kota Tangerang, narasibanten.com – Komisi I DPRD Kota Tangerang menggelar rapat dengar pendapat bersama warga Taman Royal dan sejumlah pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Tangerang, BPN, dan kurator aset, di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang, Rabu (4/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I Junadi mengatakan bahwa sejumlah sertipikat tanah yang sudah dinyatakan sah oleh kurator untuk fasos-fasumnya akan segera diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Tangerang.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah mendengar penyampaian dari kurator, Pak Sekda, Dinas Perkim, BPN, dan dinas terkait. Sertipikat yang sudah sah data-data fasos-fasumnya akan segera diserahkan ke Pemerintah Kota Tangerang,” kata Junadi.
Salah satu pembahasan utama adalah mengenai jalan penghubung antara Jalan Hasyim Ashari dan Jalan Benteng Betawi yang menjadi prioritas warga Taman Royal. Jalan tersebut akan dicek terlebih dahulu apakah masuk dalam bidang tanah yang telah bersertipikat.
“Kalau memang masuk dalam yang bersertipikat, maka bisa langsung diserahterimakan. Namun jika belum, maka kita minta Pak Sekda melalui Dinas Perkim untuk segera bersurat ke kurator agar jalan tersebut menjadi prioritas,” jelasnya.
Menurut Junadi, data kepemilikan sudah ada di tangan kurator, meskipun sejumlah peta dan sertipikat jalan masih belum jelas. Hal ini menjadi kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur.
Kurator yang ditunjuk untuk menangani aset-aset di kawasan Perumahan Taman Royal sejak perusahaan pengembangnya dinyatakan pailit pada tahun 2022, saat ini tengah menyelesaikan masalah sertipikasi hak milik atas rumah dan fasilitas umum.
“Sebetulnya kurator sudah menyelesaikan sekitar seratus sertipikat rumah. Namun memang prosesnya memakan waktu karena kondisi pailit. Pemerintah harus hadir dan mendorong percepatan penyelesaian, khususnya untuk jalan yang menjadi kebutuhan utama warga,” ujar Junadi.
Junadi menegaskan bahwa pihak DPRD akan terus memantau perkembangan dan jika diperlukan akan kembali memanggil pihak-pihak terkait.
“Masyarakat tidak sabar, itu wajar. Karena itu kami di DPRD akan tetap mengawal dan mendorong agar penyelesaian ini segera tuntas,” tutupnya. (GOR)
